Pelanggaran HAM berat di masa lalu harus diselesaikan!

SEMARANG, KOMPAS.com – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (HAM) meminta Kejaksaan Agung menindaklanjuti laporan penyelidikan atas 9 kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu. Sembilan kasus atau temuan itu seluruhnya telah disampaikan ke Kejaksaan Agung.

Koordinator Sub Komisi Penegakan Hak Asasi Manusia Komnas HAM, Amirudin, mengatakan, laporan penyelidikan terhadap 9 berkas atau peristiwa di masa lalu telah selesai dilakukan. Berkas tersebut juga telah diserahkan ke Kejagung.

“Saat ini, pemerintah perlu menindaklanjuti ini segera, karena ini persoalan bangsa. Kami ajak supaya ada langkah maju ke depan, dan tidak terbebani masa lalu,” kata Amirudin di sela diskusi di Unika Semarang, Selasa (24/7/2018).

Komisioner Komnas HAM ini mengatakan, pihak penyelidik telah melakukan penelitian mendalam dan melaporkan hasil temuan atas 9 kasus HAM di masa lalu. Sembilan kasus itu meliputi kasus di Talangsari, di Lampung, penembakan misterius, kasus Papua (2), kasus Aceh (2), dan kasus peristiwa 1965.

“Kami ajak Unika ikut menyelesaikan pelanggaran HAM itu. Hukum acara mengatakan kewenangan Komnas itu penyelidik, harus ditindaklanjuti penyidik, dalam hal ini Kejagung, maka diajak bersama untuk mengerjakan itu,” tambahnya.

Terkait lamanya penanganan perkara ini, Amirudin menilai itu hanya soal prosedural. Komnas HAM yakin bahwa persoalan masa lalu diselesaikan, maka generasi ke depan tidak akan terus dimintai pertanggungjawaban.

“Lambat itu soal pelaksanaan prosedur. Laporan ini berkasnya hukum, Jadi tindak lanjut ke langkah hukum. Hasilnya nanti seperti apa itu tergantung jaksa, dan itu tidak bisa hanya opini,” tandasnya.

Aktivis Syarikat Indonesia, Saiful Huda, menambahkan, persoalan HAM masa lalu penting untuk diselesaikan jika negara ini mau disebut sebagai negara demokrasi.

Peristiwa pelanggaran HAM berat di masa lalu harus diselesaikan agar generasi ke depan tidak terus ditagih atas kejadian di masa lalu.

“PR di masa lalu tidak hanya soal dampak politik, tapi budaya kekerasan politik, salah satu simpulnya peristiwa 1965,” ujar Saiful.

“Momentum simposium 1965/1966 itu lompatan luar biasa. Tapi kami kecewa habis itu karena diem, ini (diskusi) inisiatif untuk tidak melupakan, dan mengingat kembali bahwa bangsa sehat agar punya niatan memperbaiki masa lalu,” tambahnya.

 

Credit: Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul “Komnas HAM Minta Kejagung Bawa 9 Kasus Masa Lalu ke Pengadilan “, https://regional.kompas.com/read/2018/07/24/17310331/komnas-ham-minta-kejagung-bawa-9-kasus-masa-lalu-ke-pengadilan.
Penulis : Kontributor Semarang, Nazar Nurdin
Editor : Farid Assifa

Pernyataan Syarikat Indonesia menyikapi tindakan Terorisme di Surabaya

Pernyataan Syarikat Indonesia menyikapi tindakan Terorisme di Surabaya

Pada Tanggal 13 Mei 2018 terjadi tindakan terorisme di Surabaya, Jawa Timur. Setidaknya 3 (tiga) Gereja yang menjadi lokasi aksi terorisme, yang mengakibatkan korban meninggal dan luka-luka.

Sebagai bagian dari elemen bangsa Indonesia, Syarikat (Masyarakat Santri untuk Advokasi Rakyat) Indonesia menyatakan sikap sebagai berikut:

  1. Mengutuk tindakan terorisme yang terjadi di Surabaya, dan juga di tempat lain sebelumnya. Karena terorisme pada dasarnya bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan juga bertentangan dengan ajaran agama manapun.
  2. Syarikat Indonesia menyatakan duka yang mendalam kepada para korban dan keluarganya.
  3. Mengajak kepada seluruh elemen bangsa untuk secara bersama-sama menolak tindakan terorisme, dengan cara tidak menyebarkan foto-foto, video dan tulisan-tulisan yang berdampak menakutkan di masyarakat.
  4. Mendesak kepada aparat kepolisian untuk menindak para pelaku terorisme sesuai hukum Indonesia, serta melakukan upaya-upaya preventif agar kejadian serupa tidak lagi terjadi di masa mendatang.
  5. Syarikat Indonesia mengajak kepada semua warga bangsa dan negara Indonesia untuk semakin mempererat tali silaturahmi dan persaudaraan sebagai sesama anak bangsa, serta meningkatkan rasa kebangsaan Indonesia.

Yogyakarta, 13 Mei 2018

Ahmad Murtajib
Direktur eksekutif
Email: syarikatwebsite {@} gmail.com

Cerita Perkawinan Anak-anak Eks Tapol

Cerita sebelumnya tentang Endang, seorang perempuan anak eks PKI dari Pengasih, Kulonprogo, Yogyakarta, yang perkawinannya goyah. Goyahnya perkawinan Endang bukan bersebab karena ia anak seorang eks PKI (Partai Komunis Indonesia), tetapi karena suaminya yang selingkuh. Sampai ia berfikir, bahwa godaan perkawinannya bukan karena ia anak PKI tetapi karena karakter suaminya yang memang playboy.

Dalam falsafah Jawa ada istilah bibit dalam memilih jodoh. Seorang yang mencari jodoh, demikian falsafah Jawa, seyogyanya tidak hanya melihat secara fisik, tetapi juga asal-usul dan atau silsilah keluarga. Inilah yang disebut bibit.

Selama ini, berkait dengan bibit, para eks Tapol dan anak-anaknya sering dianggap mempunyai silsilah yang “cacat”, dan  pada masa lalu –semoga tidak lagi pada saat ini– menjadi penghambat bagi mereka untuk menikah. Namun ternyata, bibit yang dianggap cacat ini pun ternyata  tidak selalu berarti cacat. Ini soal  kepribadian seseorang.

Kita lihat cerita seorang lainnya,  Eka Septi Wulandari, yang juga seorang anak eks Tapol dari Galur, Kulonprogo. Septi memiliki kehidupan keluarga yang harmonis. Suaminya tak pernah menyoal masa lalunya, termasuk masa lalu orang tua Septi.

Saat menikah,  calon suami dan keluarga mertuanya sudah tahu latar-belakang Septi yang anak eks Tapol. Tapi mereka tidak menyoal itu,  kecuali nenek Agung yang keberatan karena  berpandangan bahwa PKI itu kejam. Perkawinan tetap berlangsung.

Saat ini Septi sudah jadi bu Dukuh di Nomporejo, Galur, Kulonprogo. Bukti bahwa bibit yang dianggap cacat ternyata bisa menjadi seorang yang punya “bebet” dan “bobot” yang tidak dimiliki  oleh sebagian orang yang dianggap punya bibit “unggul”.

Cerita tentang perkawinan lainnya dialami oleh Panut Budi Harjono (68 tahun), mantan ketua cabang Pemuda Rakyat. Ia  ditangkap, disika dan ditahan selama delapan tahun di Wirogunan Yogyakarta. Saat ditangkap ia dihakimi massa karena aktivitasnya itu.

Perkawinaan anak sulungnya yang laki-laki terancam gagal karena ia seorang eks Pemuda Rakyat, yang dikenal sebagai eks PKI.

Ia bercerita. “Ketika anak sulung saya mau menikah, saya langsung mendatangi orang tuanya. Saya tanya mereka, maunya terus apa bubar. Kalau terus ya dinikahkan, kalau bubar ya langsung bubar.”

Saat itulah orangtua pihak perempun menyerahkan sepenuhnya perkawinan anak mereka kepada Panut yang kini eksis sebagai pengusaha roti di Sedayu. “Keduanya akhirnya menikah secara Kristen, dan tinggal di Jakarta.  Sampai sekarang baik-baik saja kok,” tuturnya.

Tiga cerita tersebut mengajarkan kepada kita bahwa  memilih calon pendamping hidup berdasarkan “bibit, bebet, bobot” itu seyogyanya menempakan bobot (kualits diri yang berkaitan dengan keilmuan dan kepribadian) jadi prioritas pertama, bukan bibit (keturunan) dan bebet (kedudukan).

Karena bibit bukan sesuatu yang bisa kita usahakan dan perjuangkan, tetapi sesuatu yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Sebab kita tidak bisa memilih  kapan, dimana dan dari rahim siapa kita dilahirkan, bukan?

Disarikan  dari Ruas edisi Juni 2008

Godaan perkawinannya bukan karena ia anak PKI tetapi suaminya yang playboy

Ketika seseorang mendapatkan pendamping yang secara fisik lebih baik dari dirinya, orang akan bergurau dengan mengatakan: untuk memperbaiki keturunan. Dalam falsafah jawa, keturunan tidak hanya dilihat secara fisik, tetapi juga asal-usul atau sisilah keluarga. Inilah yang disebut bibit.

Berkaitan dengan bibit, para eks Tap[ol dan anak-anaknya sering dianggap mempunyai sislsilah yang “cacat”, dan itu acapkali menjadi penghambat bagi mereka untuk menikah. Contohnya, Tri Endang Batari, anak eks Tapol dari Pengasih, Kulon Progo, Yogyakarta.

Begini ceritanya.

Endang begitu ia disapa, menikah usia 18 tahun pada 30 Juni 1973. Meski pun tahu ia anak eks Tapol, tapi calon suaminya tidak peduli. Berbeda dengan keluarga calon suami yang sempat mempermasalahkan latar-belakang keluarga Endang.

Tak itu saja, KUA (Kantor Urusan Agama) tempat ia menikah waktu itu juga meyoal. Siapa yang jadi wali nikah karena ayah Endang “dihilangkan” dalam peristiwa tragedi 1965. Hingga kini, kuburannya pun tak tentu rimbanya. Setelah sempat dicek ke Kodim Kulonprogo, akhirnya Endang bisa menilah dengan cara wali hakim.

Sayang, setelah hidup berumah tangga cukup lama, keluarga itu tak bisa melewati siklus alamiah sebuah ikatan. Konflik rumah tangga mulai terjadi. Suaminya sering mengungkit-ungkit latar-belakangnya Endang. Ia tidak terlalu sakit hati karena itu memang fakta.

Yang membuat perempuan ini terpukul adalah ketika suaminya berselingkuh dengan perempuan yang ia kenal sampai punya anak. Endang berfikir, godaan perkawinannya bukan karena ia anak PKI tetapi karena karakter suaminya yang memang playboy.

Yang membuat perempuan ini terpukul adalah ketika suaminya berselingkuh dengan perempuan yang ia kenal sampai punya anak. Endang berfikir, godaan perkawinannya bukan karena ia anak PKI tetapi karena karakter suaminya yang memang playboy.

Baca cerita kelanjutannya: Cerita Perkawinan Anak-anak eks PKI.

Sumber: Bullettin Ruas, edisi Juni 2008

Merajut Akar-akar Kebangsaan

Oleh: Abdurrahman Wahid

Judul di atas memberikan pengertian bahwa kebangsaan kita bukanlah sesuatu yang bersifat bulat dan tetap. Kita lihat  umpamanya, bahwa pada abad ke-6 Masehi kerajaan Sriwijaya di Sumatra Selatan telah didatangi oleh Fahien, yang menyebarkan agama Budha di daerah Sriwijaya. Ketika kemudian Sriwijaya mengirimkan orang-orang Budha ke pulau Jawa pada abad ke-8 maka mereka mendarat di pelabukan Pekalongan dan meneruskan perjalanan ke Selatan melalui Keras, Kajen dan sebagainya. Mereka mendaki gunung Dieng, dan menempati kerajaan Kalingga yang beragama Hindu. Kerajaan Kalingga ini dibiarkan saja mengikuti agama Hindu, di kawasan yang sekarang bernama kabupaten Wonosobo. Orang-orang Budha itu melanjutkan perjalanan melalui kabupaten Magelang, dan mendirikan Candi Borobudur yang beragama Budha. Sebagian dari orang-orang Sriwijaya itu melanjutkan perjalanan ke daerah Yogyakarta. Di sana mereka mendirikan kerajaan Kalingga, tapi beragama Budha.

Pada abad ke-9 Masehi, di derah Prambanan mereka mendirikan Candi Rara Jongrang, terkenal dengan sebutan Candi Prambanan. Candi tersebut sudah menjadi tempat beribadat cara Budha. Pada abad ke-10 Masehi, orang-orang Budha di daerah Prambanan itu kemudian berpindah 500 kilometer jauhnya, yaitu ke daerah Kediri. Kerajaan yang mereka dirikan itu memiliki rakyat yang beragama Hindu-Budha. Rajanya yang sangat terkenal adalah Prabu Airlangga dari derah Kediri/Daha itu. Dua abad kemudian mereka berpindah ke Singosari di Malang. Raja mereka yang terkenal adalah Ken Aok. Singosari bertahan hingga abad ke-13, terakhir dipimpin oleh Prabu Kertanegara.

Pada abad ke-13, menantunya yang beragama Islam (santri)  bernama Raden Wijaya, mendirikan kerajaan Majapahit di sebelah utara, yaitu di pinggiran sungai Brantas. Mereka didukung oleh angkatan laut Tiongkok, yang sudah beragama Islam. Namun tidak dapat dicegah adanya pertempuran antara kaum santri dan kaum Hindu-Budha (yang sering juga disebut kaum Bhairawa). Ketika kaum Hindu-Budha itu memerangi mereka, banyak orang santri yang mati terbunuh atau luka-luka  berat di Troloyo, sekitar 2 kilometer sebelah selatan Trowulan pusat Kerajaan Majapahit. Prabu Brawijaya V dari Majapahit, disamping memiliki permaisuri yang beragama Hindu-Budha, juga memiliki istri selir berasal dari Kampuchia. Istri selir itu beragama Islam dan mempunyai  anak darinya dua orang. Yang besar bermama Tan Eng Koat, adiknya adalah Tan  A  Lok. Tan A  Lok ini kawin dengan Tan Kim Han, duta besar Tiongkok untuk Majapahit. Tan Eng Hoat, dalam pertempuran  di Troloyo itu gugur, bersama-sama  banyak pejuang lain. Kakak iparnya, yaitu Tan Eng Hoat kemudian dibawa lari ke daerah Demak, dimana ia menjadi  Sultan pertama dan memakai nama Raden Patah. Dari kesultanan Demak inilah akan  lahir seorang pemimpin yang kemudian bergelar Sultan Agung Hanyakra Kusuma. Ia menjadi raja pertama dinasti Mataram di Yogyakarta.

Pada tahun 1919 tiga orang bersaudara sepupu membuat acara tetap yang berupaya menyelaraskan ajaran Islam dan semangat kebangsaan. Mereka adalah Haji Oemar Said Tjokroaminoro, KH. M. Hasjim As’yari dari Pesantren Tebu Ireng kabupaten Jombang, yang sekitar 100 klilometer jauhnya dari kota Surabaya. Mereka dilengkapi dengan KH. A Wahab Chasulllah dari Pondok Pesanten Tambak Beras, dari kabupaten yang sama. H.O.S  Tjokroaminoto memiliki menantu bernama Soekarno yang kemudian hari lebih terkenal dengan sebutan Bung Karno. Tiga orang sepupu itu, dalam diskusi-diskusi itu membawakan ajaran-ajaran agama Islam. Sedangkan Soekarto membawakan semangat kebangsaaan. Diskusi tiap hari Kamis itu berlanjut hingga tahun 1926, saat Nahdlatul Ulama berdiri secara tidak terasa, para kiai yang tergabung dalam NU terbiasa dengan dialog antar ajaran Islam dan semangat kebangsaan. Dengan demikian, dapat dipastikan bahwa pembahasan-pembahasan itu pada akhirnya membuat NU senantiasa berpegang pada ajaran-ajaran agama Islam, tidak pernah melupakan semangat kebangsaan. Karena itu, tidak heran jika Muktamar NU ke-9 di Banjarmasin (tahun 1935) kemudian memutuskan orang-orang santri tidak wajib mendirikan negara Islam.

Diskusi tiap hari Kamis itu berlanjut hingga tahun 1926, saat Nahdlatul Ulama berdiri secara tidak terasa, para kiai yang tergabung dalam NU terbiasa dengan dialog antar ajaran Islam dan semangat kebangsaan. Dengan demikian, dapat dipastikan bahwa pembahasan-pembahasan itu pada akhirnya membuat NU senantiasa berpegang pada ajaran-ajaran agama Islam, tidak pernah melupakan semangat kebangsaan. Karena itu, tidak heran jika Muktamar NU ke-9 di Banjarmasin (tahun 1935) kemudian memutuskan orang-orang santri tidak wajib mendirikan negara Islam.

Dari apa yang diuraikan di atas, jelaskah bahwa faktor kawasan menjadi sangat penting  dalam sejarah bangsa kita. Tidak ada kesatuan ideologis, melainkan begitu banyak pandangan-pandangan dan keyakinan-keyakinan berkembang sehingga tidak pernah dicoba untuk menjadikannya panutan tunggal. Selain itu, kita melihat, bahwa antar ajaran Islam dan semangat kebangsan tidak perlu dipertentangkan  melainkan justru hidup berdampingan secara damai. Semoga untuk selanjutnya, semangat yang demikian itu dapat dikembangkan lebih jauh.***

Raka Swasta, Seniman Bali yang Dipenjara di Tahun 1965

Seniman adalah manusia bebas. Tapi di era Soekarno mereka harus memilih tempat untuk mengekpresikan karyanya. Ada yang ikut LEKRA  (Lembaga Kebudayaan Rakyat), ada yang ikut LKN (Lembaga Kebudayaan Nasional) dan ada pula yang masuk Lesbumi (Lembaga Seni Budaya Muslim Indonesia).

Celakanya, begitu negeri ini dilanda prahara politik tahun 1965, banyak seniman anggota dan simpatisan Lekra ditangkap dan dipenjara karena ditudub PKI. Padahal karya-karya mereka begitu bermakna bagi tumbuh suburnya jiwa nasionalisme. Satu diantaranya adalah Raka Suwasta, seniman lukis Bali yang dipenjara karena menjadi anggota Lekra.

Berikut ini penuturannya.

“Saya masuk Lekra karena ingin mengembangkan diri bersama para senior yang sudah punya nama seperti Jendra, Affandi, Sudjoyono dan beberapa lagi lainnya. Saya juga tidak peduli apakah Lekra itu bagian dari PKI sebab cita-cita total berkesenian,” ujarnya memulai cerita.

Dengan semangat ingin berkembang Raka melukis berbagai penderitaan rakyat dan tuntutan rakyat. Itulah yang coba diungkap lewat karya-karyanya tanpa sedikit pun memiliki rasa permusuhan dengan seniman lain yang tergabung dalam LKB dan Lesbumi.

“Waktu itu kita kumpul sama-sama. Bahkan bikin teater modern dan drama gong bareng. Saya bertugas di bagian dekorasi. Dari sana saya banyak belajar mengenai sastra dan cara main drama,” kata Raka yang sejak tamat SMA (1960) mulai belajar melukis, bikin patung dari tanah liat.

Ketika peristiwa 1965 Raka Swasta ada di Denpasar. Saat tidur lelap masa datang mengobrak-abrik. Sepeda motor miliknya dibakar. Tiga bulan kemudian (Desember) Raka ditangkap dan dipenjara di Trangiya.

“Tadinya saya khawatir dibunuh karena merasa tidak punya musuh. Tiap malam ada saja tapol yang diambil tentara dan diserahkan massa untuk dihajar sampai berdarah-darah. Setelah itu baru dikembalikan ke dalam sel,” ujar Raka di rumahnya Studio 2 Bajar Abian Semal yang teletak  di Ubud.

Tahun 1958 Raka dibebaskan. Ia bekerja sebagai penggambar poster di sebuah bioskop. Karena Film mulai tidak laku ia pindah kerja jadi penggambar ramalah plutu (togel) setelah di tahun 1969 menikah dengan perempuan anggota PNI yang bapaknya penggemar sabung ayam.

Sampai sekarang saya tidak ngerti mengapa seniman seperti saya dan juga teman-teman lain ditangkap dan dipenjara. Padahal, saya hanya ingin mengembangkan bakat seni yang saya miliki demi kokohnya kebudayaan nasional yang kita miliki. Tapi sudahlah. Nasi sudah jadi bubur. Tak perlu disesali karena kita memang harus berdamai dengan diri sendiri lebih dulu sebelum berdamai dengan orang lain,” tutur Raka mengakhiri kisah hidupnya. (Roro}

Jangan ada lagi korban di masa mendatang

“Daripada menyesali kegelapan, mulailah menyalakan lentera.” Demikian sebuah kata bijak.Semangat “menyalakan lentera” inilah yang memacu perjalanan upaya “rekonsiliasi akar rumput” berkaitan dengan dampak tragedi kemanusiaan 1965.

Tahun 2001 Syarikat Indonesia memulai program (rekonsiliasi) ini dengan bekal “peta” yang masih buram. Pertanyaan muncul, mungkinkah melakukan program ini di tengah balutan semangat impunitas dan melupakan kejahatan HAM masa lalu? Juga keengganan sebagian masyarakat untuk melihat kembali pengalaman pahit bangsa? Termasuk “trauma” yang masih menggelayut di dalam psikologi para korban sendiri?

Apa yang datang dari hati, akan masuk di dalam hati. Gayung bersambut. Program rekonsiliasi akar rumput mendapat sambutan luar biasa. Tidak hanya dari para korban yang merasa mendapatkan “teman”, tetapi dari masyarakat pada umumnya. Nurani ternyata masih hidup di tengah kita.

Beberapa kali pertemuan yang melibatkan korban dan masyarakat non korban di berbagai daerah berjalan dengan lancar. Pengungkapan dan kesaksian para korban menghenyak nurani. Kesadaran mulai muncul, bahwa propaganda hitam selama Orde Baru ternyata hanyalah isapan jempol penguasa.

Kesadaran itulah yang membuat propaganda anti-komunis menjadi tumpul. Yang muncul adalah tuntutan keadilan bagi korban yang selama 45 tahun lebih terbaikan hak-haknya. Di berbagi daerah kemudain muncul organisasi-organisasi korban. Niat awalnya adalah mencari keadilan yag masih jauh. Tidak yang lain.

 

Bagaimana mencari keadilan di negeri ini? Pintu keadilan mana yang akan diketuk? Memang, sejak Reformasi, beberapa perangkat hukum berkaitan dengan HAM telah lahir. Sejumlah produk politik seperti TAP MPR No XVII/1998, kemudian amandemen UU 1945 yang secara eksplisit memasukan pasal-pasal cukup mendasar mengenai hak-hak asasi manusia. UU No. 29/1999 tentang Hak Asasi Manusia dan UU No. 26/2000 tentang Pengadilan HAM juga UU No 27/2005 tentang KKR.

Seharusnya, dengan produk politik dan perundang-undangan itu, komitmen untuk melindungi dan menjunjung tinggi hak asasi manusia akan berjalan mulus. Belum lagi ratifikasi atas sejumlah konvenan dan konvensi PBB (tentang hak sipil dan politik, hak ekonomi, sosial dan budaya, pengahapusan diskriminasi terhadap perempuan, konvensi tentang anti penyiksaan dan penghukuman yang merendahkan martabat, dll).

Namun, perangkat hukum baik nasional maupun internasional itu belum cukup untuk menberikan berkah keadilan bagi korban tragedi 1965. Komnas HAM sebagai lembaga yang berwenang memulai proses pengadilan bagi pelanggaran HAM masa lalu, tampak tak banyak berbuat, karena masih tak kebal oleh tangan-tangan politik.

Beberapa kasus seperti Pulau Buru tak terdengar lagi rimbanya. Atau, kasus yang berhasil diangkat di Pengadilan HAM Ad Hok seperti kasus Tanjung Priok, berahir dengan bebasnya, pelaku umumnya. Impunitas membayangi sejumlah perkara pengadilan HAM.

Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) yang menjadi alternatif Pengadilan HAM, telah dibentuk pada akhir 2004. Tetapi kemudian dianulir oleh Mahkamah Konstitusi pada awal tahun 2007. Padahal nama-nama calon komisioner sudah ada d tangan Presiden untuk dipilih dan disahkan. Lalu, masihkan ada harapan dari korban?

Pada 6 Februari 2007, sekitar 60 ibu-ibu korban targedi 1965 dari berbagai daerah, didampingi Syarikat Indonesi mencoba menembus kebekuan itu. Beliau-beliau yang sudah sepuh mengetuk pintu DPR di senayan Jakarta dengan tujuan menemui wakil-wakil rakyat di Komisi III.

Mereka ditemui oleh pimpinan dan anggota Komisi III DPR. Ibu-ibu mengajukan masalah yang diderita dan dialaminya di hadapan wakil-wakil rakyat. Hasilnya pengaduan akan ditindaklanjuti dan akan dibahas dalam agenda persidangan Komisi III. Disamping mengaduk ke DPR, ibu-ibu korban juga mengadu ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Komisi Nasional anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan). Kita menunggu hasilnya.

Keadilan adalah hak para korban pelanggaran HAM erat di masa lalu. Namun, penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia belum terwujud di negeri ini. Masih terbengkalainya sejumlah kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu, adalah satu bentuk kecerobohan pemerintah untuk melindungi warga negaranya. Tragedi kemanusiaan 1965 adalah salah satu kasus yang hingga saat ni masih menemui jalan buntu di pintu pengadilan.

Kisah pencarian keadilan sepanjang jalan…. Tetapi doa ibu-ibu saat berpelukan di pintu keluar DPR ketika akan pulang ke daerah masing-masing mencerminkan kukuhnya tekat mencari keadilan itu. Seorang anggota DPR berpedsan untuk mengangkat kasus ini dalam forum internasional. Mungkin saja. Tapi, para relawan pendamping Syarikat Indonesia pernah menggagas perlunya “gerakan sosial” untu meraih keadilan bagi korban. Artinya, semua elemen masyarkat perlu angkat bicara soal pelanggaran HAM di masa lalu itu, agar keadilan bisa dinikmati oleh semua warga negara.

Alasannya sederhana,

… jika tidak ada keadilan bagi korban di masa lalu, suatu saat pelanggaran HAM akan terjadi pada siapa saja. Kemarin terjadi pada berjuta-juta orang yang dituduh melakukan makar. Siapa bisa menjamin, hari esok pelanggaran HAM akan terjadi pada orang/kelompok yang “hari ini”dianggap “baik-baik saja”.

Toh, kekuasan bagaikan “zombie” yang hanya kenal “ancaman” dan “lawan”. Ancaman dan lawan itu bisa didefinisikan secara sepihak saja. Hari ni jadi kawan, tak mustkhil besok jadi lawan, bukan? Tapi yang perlu dicatat adalah “jangan lagi ada korban di masa datang” (IA)

 

Note: Tulisas ini dimuat di bulletin Ruas edisi XXIV, tahun 2007. Kini, sepuluh tahun setelahnya, 2017, apa yang menjadi harapan dari para penyintas 1965 sebagaimana dimaksud dalam tulisan ini semakin kabur. Sementara satu-persatu dari mereka telah dipanggil Tuhan yang masa kuasa.

Siapa Sesungguhnya Dibalik Peristiwa Madiun 1948?”

Oleh: A.S. Burhan

Peristiwa Madiun terjadi tujuh belas tahun sebelum Peristiwa 1965. Walau ada jarak waktu yang cukujp panjang, namun kedua peristiwa itu dalam ingatan kolektif  sebagian besar komponen bangsa kita seringkali penghadiranya sebagai urutan “kronologis” yang pendek. Keduanya seolah berurutan  atau bahkan berhubungan secara “kausalitas”.

Kausalitas di sini tragisnya bukan hanya peristiwa terdahulu — yang masih kelam karena menyangkut ribuan korban– menjadi dasar keabsahan dan sikap permakluman meletusnya tidak kekerasan dan penghilangan jiwa ratusan ribu pada peristiwa berikutnya, tetapi “hubungan kasusalitas” tersebut juga memunculkan suatu mindset yang masa bodoh atas kejadian-kejadian kekerasan yang sama untuk tidak berulang,

Anthonoy Reid lewat bukunya Revolusi Nasional (1966) tidaklah terlambat untuk mengingatkan bahwa peristiwa Madiun 1948 penting bukan hanya dari segi jumlah korban yang cukup besar pada kedua pihak, tetapi karena warisan kebencian yang ditinggalkan antar kelompok kanan dan kiri. Tentulah bagi penerbit, pembacaan ulang terhadap Peristiwa Madiun jelas sekali jauh dari keinginan memberlangsungkan warisan kebencian itu.

Adalah sebalikya, bagaimana warisan kebencian peristiwa tersebut dan juga peristiwa-peristiwa lain yang kompleks menyangkut pertikaian yang berlumur darah dan mengandung pelanggaran HAM dari berbagai komponen bangsa yang terjadi di masa lalu dapat mulai dikikis dan harus diakhiri. Dan kita berhadap di masa-masa depan  kejadian tragis semacam itu dalam konteks kebangsaan tidak terulang kembali.

Sikap demikian bukan berarti dari sisi kami merekomendasikan “tutup buku” atas kajian terhadap peristiwa-peristiwa tersebut, justru sebaliknya kami berkepentingan untuk memberi tempat segala pengakuan dan pembukaan dokumen atas semacam Peristiwa Madiun ini seluas mungkin. Baik itu berupa tulisan individu-individu yang terlibat maupun penelusuran historiografi berbagai pihak yang dapat diandalkan.

Buku Larissa M. Efinova, Dari Moskow ke Madiun? Stalin-PKI dan Hubungan Diplomatik Uni Soviet-Indonesia, 1947-1953,  adalah salah satu upaya penelusuran seputar fakta keterlibatan Moskow atas Peristiwa Madiun 1948 dan isi gagasan “jalan baru Inonesia”nya Muso yang “dibawa serta” dengan kembalinya ia ke tenah air. Temuan Efinova ini kiranya dapat menambah fakta-fakta baru untuk mendudukakan proporsi sebenarnya dari peristiwa Madiun, dan sekalian memberi titik terang serta lebih berimbang pada  jawaban pertanyaan “siapa sesungguhnya di balik gerakan Muso tahun 1948 di Madiun?”

Professor Larissa M. Efinova lewat buku ini juga menyuguhkan penelusuran seputar awal hubungan Indonesia dengan Uni Soviet dan dalam rentang  waktu 1947-1953 secara detail dan penuh nuansa.

Dipaparkan misalnya mengenai dinamika awal hubungan kedua negara ini yang kadang penuh kontradiksi tapi juga unik. Kisah lain yang menarik tentang hubungan diplomatik kedua negara ini– dari sumber pembukaan dokumen yang ada, adalah berkait dengan proses perjalanan Uni Soviet berperan penting menjadi sponsor Indonesia untuk masuk menjadi anggota PBB pada September1950, yang pada masa itu memberikan signifikansi politik cukup besar bagi Republik yang tengah lemah di bawah dominasi Belanda.

Akhirnya  penelitian Efimova yang terangkum dalam buku ini diharapkan dapat menjadi momen menengok kembali dengan penglihatan yang lebih empati dan jujur atas berbagi peristiwa kelam yang terjadi pada kita, dan dinamika hubungan diplomatik dua negara yang sejak awal terjadi.

Kami berharap masih ada buku kelanjutan untuk penelitian  pada dokuman-dokuemn (yang sudah dideklasifikasi ) dengan kurun waktu yang lebih kemudian. Sebutlah kurun waktu antar 1953-1965 misalnya. Jika ini dapat dilakukan tentunya akan sangat berarti, karena kita dapat tambahan data yang sangat berguna dan dapat membandingkannya kembali.

Semuanya tentu dengan prasarat kesiapan kita sebagai bangsa untuk “hidup dalam sejarahnya” dan menerima sejarahnya sendiri betapa pun kelamnya demi membangun karakter  kita di masa sekarang dan masa depan.***

 

Judul: Dari Moskow ke Madiun? Stalin-PKI dan Hubungan Diplomatik Uni Soviet-Indonesia, 1947-1953
Penulis: Larissa M. Efinova
Penerbi: Syarikat Indonesia
Tahun April, 2010
Penerjemah: Budiawan

Diskusi: Jalan Sunyi Penyintas Genosida

Untuk menghindari persekusi dan diskriminasi terus-menerus, banyak kalangan penyintas genosida terpaksa memilih jalan sunyi. Tiarap sepanjang tahun. Diantaranya adalah penyintas yang juga komunitas Budha  serta kelompok perempuan penyintas di wilayah Yogyakarta. Bagaimana perjalanan dalam kesunyian ini mereka lalui?  Pemaknaan  apa yang bisa didapat sebagai bekal bangsa ini melangkah kedepan?

Rekomendasi Muktamar NU KE-33 di Jombang untuk Penyelesaian Pelanggaran HAM Masa Lalu

MENDASAARKAN PADA…

Masalah rekonsiliasi terkait dengan luka-luka masa silam harus disembuhkan untuk menatap masa depan nasional yang lebih baik. Penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu merupakan prasyarat bagi berlangsungnya rekonsiliasi nasional. Unsur penting dalam rekonsiliasi adalah semangat persatuan dan saling memaafkan dalam koridor trilogi ukhuwwah yaitu ukhuwwah Islamiyyah (persaudaraan sesama muslim), ukhuwwah wathaniyyah (persaudaraan sebangsa) dan ukhuwwah insâniyyah (persaudaraan sesama umat manusia).

Maka Muktamar NU ke-33 di Jombang, Jawa Tumur, masalah rekonsiliasi, merekomendasikan sebagai berikut:

  1. Mendorong berbagai upaya rekonsiliasi yang berlangsung secara sosial, kultural dan keagamaan di tengah-tengah masyarakat. Rekonsiliasi berbasis masyarakat ini menjadi tulang punggung rekonsiliasi yang sejati dan berjangka panjang.
  2. Mengapresiasi komitmen pemerintah untuk menempuh jalan penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu melalui jalan yang paling mungkin danm slahat bagi Indonesia. Ikhtiar untuk keluar dari beban masa lalu ini harus senantiasa mempertimbangkan kepentingan bangsa secara keseluruhan.

 

Selengkapnya tentang hasil rekomendasi Muktamar NU itu adalah:

HASIL SIDANG KOMISI REKOMENDASI MUKTAMAR NU KE-33 DI JOMBANG JAWA TIMUR

PENGANTAR
Nahdlatul Ulama adalah perkumpulan/jam’iyyah dîniyyah islâmiyah ijtimâ’iyyah (organisasi sosial keagamaan Islam) yang didirikan dengan tujuanberlakunya ajaran Islam Ahlusunnah wal-Jama’ah untuk terwujudnya tatanan masyarakat yang berkeadilan demi kemaslahatan, kesejahteraan umat, dan demi terciptanya rahmat bagi semesta. Tujuan NU merangkum aspek keumatan, kebangsaan, dan kemanusiaan lintas bangsa. Dewasa ketiga aspek tersebut belum sepenuhnya mencerminkan dan sesuai dengan tujuan pendirian NU.

Menyebarnya ajaran-ajaran radikal telah menjadi ancaman nyata bagi kelangsungan bangunan NKRI yang bersifat final. Radikalisme tidak hanya monopoli agama tertentu, tetapi potensial di semua agama dan berdimensi transnasional. Kasus Tolikara di Papua menunjukkan wajah radikalisme dan intoleransi bisa terjadi di semua agama dan semua tempat. Ajaran, gerakan, dan praktek keberagamaan kelompok radikal ekstremis (mutatharrif) telah mencederai prinsip-prinsip kebangsaan dan menyalahi ajaran luhur agama. Realitas ini menyiratkan belum optimal dan efektifnya kerja-kerja ormas keagamaan moderat di satu sisi dan semakin massif dan kuatnya instrumen gerakan kelompok mutatharrif di sisi lain.

Realitas kebangsaan juga memperlihatkan kompleksitas masalah yang menuntut kesungguhan negara dan peran serta masyarakat untuk menyelesaikannya. Permasalahan kebangsaan mencakup isu ekonomi, politik, hukum, dan sosial.

Persoalan utama isu ekonomi adalah masalah keadilan dan ketimpangan. Pembangunan ekonomi yang dijalankan pemerintah sejak Indonesia merdeka hingga kini belum sepenuhnya memenuhi salah satu amanat konstitusi, yaitu memajukan kesejahteraan umum. Ekonomi memang tumbuh, tetapi belum merata. Kue ekonomi membesar, tetapi baru dihasilkan dan dinikmati oleh segelintir orang. Terjadilahtrilogi ketimpangan, yaitu ketimpangan pendapatan antarpenduduk, kesenjangan pembangunan antarkawasan, dan diskrepansi pertumbuhan antarsektor ekonomi. Belum tercapainya maksud pembangunan ekonomi tersebut adalah terutama karena penyimpangan kiblat yang dilakukan pemerintah terhadap roh dan jiwa konstitusi. Ekonomi liberal berbasis fundamentalisme pasar telah nyata-nyata menjadi ancaman terhadap rakyat dan kedaulatan ekonomi nasional. Pembelokan roh konstitusi berlangsung baik dalam bentuk liberalisasi undang-undang, kebijakan fiskal, dan fungsi moneter yang terlepas dari amanat konstitusi.

Persoalan politik masih berkisar pada ekses demokrasi prosedural yang menimbulkan politik biaya tinggi yang berujung korupsi. Politik tidak menjelma sebagai instrumen untuk memperjuangkan kebajikan umum (public virtue), tetapi arena perburuan rente untuk mengeruk sumber daya dan keuangan publik. Indonesia memang berhasil membuktikan kompatibilitas Islam dan demokrasi, tetapi pematangan dan pendewasaan demokrasi mutlak dilakukan agar demokrasimenjadi wasîlah mewujudkan tujuan dan cita-cita nasional.

Persoalan hukum berkisar pada substansi dan penegakannya. Substansi hukum masih bermasalah terbukti dari banyaknya produk perundangan-undangan yang dimohonkan uji materi ke Mahkamah Konstitusi dan kemudian dibatalkan. Sejumlah UU di bidang ekonomi dan pengelolaan sumber daya alam masih lebih banyak melayani kepentingan modal dan akibatnya melanggengkan dominasi asing dalam struktur perekonomian nasional. Penegakan hukum sedang berada di titik nadir dengan serangkaian gerakan pelumpuhan KPK dan kriminalisasi terhadap para pegiat anti-korupsi oleh Bareskrim Polri. Akibatnya, gerakan pemberantasan korupsi akan melemah dan koruptor kembali merajalela. Indonesia akan semakin terpuruk ke zona darurat korupsi. Putusan Mahkamah Konstitusi yang membolehkan mantan terpidana korupsi untuk kembali meraih jabatan publik menunjukkan politik hukum nasional telah kehilangan arah. Hukum dan institusi hukum dikendalikan oleh agenda politik partisan.

Persoalan sosial meliputi masalah orientasi pendidikan, kependudukan dan bonus demografi, serta rekonsiliasi nasional. Konsep knowledge economy yang menjadikan pendidikan sebagai salah satu bidang jasa komersial telah mendistrosi prinsip pendidikan sebagai pelayanan hak rakyat untuk tujuan pencerdasan kehidupan bangsa menjadi jasa yang diperjualbelikan. Orientasi bisnis telah membentuk mindset bahwa pendidikan bermutu harus dibeli dengan biaya mahal. Akibatnya, terjadi elitisasi pendidikan yang mempersempit akses pendidikan bagi masyarakat luas dan melahirkan kesenjangan mutu yang memilah-milah kelompok masyarakat berdasarkan daya belinya terhadap pendidikan.

Isu kependudukan menjadi salah fokus perhatian menyusul peluang bonus demografi dan kesiapan Indonesia menyongsong MEA (Masyarakat Ekonomi Asean) pada akhir 2015. Bonus demografi adalah istilah yang menunjukkan pesatnya ekonomi negara karena banyaknya penduduk usia kerja (15-64 tahun) dan sedikitnya usia tanggungan (0-14 dan 64+). Bonus demografi di Indonesia akan mencapai puncak pada 2028-2031, dengan komposisi 70 persen usia kerja, dan 30 persen anak dan lansia. Pemerintah dituntut untuk menyiapkan kebijakan yang komprehensif dari hulu hingga hilir.

Hal-hal yang harus disiapkan adalah peningkatan kualitas SDM; struktur ekonomi yang memberikan ruang dan insentif kepada penduduk usia produktif untuk bekerja dan berinvestasi; pengendalian arus urbanisasi dengan menghidupkan sektor ekonomi agraria di perdesaan yang menjanjikan kesejahteraan; kebijakan perlindungan terhadap buruh migran; serta pengendalian fertilitas dengan menyukseskan kembali program Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi.Bila tidak dipersiapkan dengan baik, peluang bonus demografi akan berubah menjadi bencana demografi, di mana negara akan menanggung banyak penduduk usia kerja yang miskin dan menganggur. Pada sisi lain, sumber daya ekonomi, peluang, akses, dan partisipasi akan direbut dan dikuasai oleh bangsa lain yang lebih siap dalam konteks MEA.

Masalah rekonsiliasi terkait dengan luka-luka masa silam harus disembuhkan untuk menatap masa depan nasional yang lebih baik. Penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu merupakan prasyarat bagi berlangsungnya rekonsiliasi nasional. Unsur penting dalam rekonsiliasi adalah semangat persatuan dan saling memaafkan dalam koridor trilogi ukhuwwah yaitu ukhuwwah Islamiyyah (persaudaraan sesama muslim), ukhuwwah wathaniyyah (persaudaraan sebangsa) dan ukhuwwah insâniyyah (persaudaraan sesama umat manusia).

Melihat keluar, konfigurasi internasional belum sepenuhnya merefleksikan tata dunia yang adil dan beradab. Perampasan hak hidup bangsa masih terjadi dalam tata dunia modern. Palestina hingga kini masih tertindas oleh Israel dan belum menikmati hak hidup sebagai bangsa yang berdaulat dan bermartabat.Suku Rohingnya, minoritas Muslim Myanmar, hidup dalam diskriminasi, sebagian lain terusir, hidup dalam pengasingan, terdampar, dan terlunta-lunta. Umat Islam Uighur di Provinsi Xinjiang, Cina, mengalami diskriminasi dalam menjalankan ajaran agama dan kegiatan keagamaan lainnya. Umat Islam di Timur Tengah, Asia Tengah, dan Afrika tidak menikmati hak atas keamanan dan ketenteraman hidup karena perang, konflik, dan pertumpahan darah. Keberadaan ekstrem militan ISIS menambah bahan bakar berlangsungnya pergolakan dan perang saudara. Alhasil, situasi internasional dewasa ini belum mencerminkan ideal tentang tata dunia yang adil, beradab, dan bermartabat.

Terhadap berbagai gambaran realitas sebagaimana diuraikan di atas, Nahdlatul Ulama merekomendasikan berbagai hal terkait dengan persoalan keumatan, kebangsaan, dan internasional sebagai berikut:

REKOMENDASI
I. KEUMATAN

  1. NU di semua tingkatan baik Jamiyah maupun Jamaah harus menjadi pelopor dalam mewujudkan masyarakat yang toleran, moderat, ramah, mengarifi budaya, dan terbuka terhadap gagasan-gagasan baru yang selaras dengan karakter Islam Nusantara.
  2. Pemerintah harus tegas mencegah dan menindak berbagai kelompok yang bertujuan merongrong dan mengubah konsensus nasional (Muahadah Wathaniyah) yang menjadi landasan kehidupan berbangsa dan bernegara. NU mengingatkan bahwa ancaman yang merongrong dan mengubah konsensus nasional (Pancasila dan NKRI) bisa terdapat disetiap agama. NU mengajak seluruh lembaga-lembaga keagamaan untuk bekerjasama menangkal radikalisme berbasis agama.
  3. Umat Islam perlu melakukan strategi dakwah yang produktif dan memperkuat eksistensi NKRI, bukan dakwah yang menimbulkan reaksi negatif agama lain yang justru merugikan umat Islam sendiri. Prinsip Mabadi Khairu Ummah (As Shidqu, al Amanah wal Wafa Bil Ahd, al Adalah, at Ata’awun, al Istiqomah) harus menjadi landasan dalam pelaksanaan Dakwah Islam.
  4. Terkait kasus intoleransi dan kekerasan yang terjadi di berbagai daerah termasuk di Tolikara Papua, beberapa waktu lalu, NU mengecam dan tidak dapat membenarkan dengan alasan apapun. Pemerintah harus memeberikan jaminan rasa aman kepada semua warga Negara Indonesia untuk menjalankan Ibadah sesuai dengan agama dan keyakinannya. Pemerintah harus menyelesaikan secara tuntas akar persoalan tersebut dengan melakukan penegakan hukum kepada semua pihak yang bersalah dan menfasilitasi resolusi konflik agar terjadi penyelesaian secara menyeluruh. Seiring dengan hal itu pemerintah pusat dan daerah harus segera melakukan kajian ulang terhadap regulasi diskriminatif yang menjadi sumber tindakan intoleransi, konflik dan kekerasan.
  5. NU mengharapkan relasi mayoritas-minoritas sebagai fakta sosial hendaknya tidak digunakan sebagai alat menghegemoni, mendiskriminasi dan mengontrol kelompok lain. Harus disadari, tindakan keagamaan yang mengancam eksistensi kelompok lain di sebuah wilayah akan cepat menyebar dan menimbulkan aksi balasan di tempat lain.
  6. NU mengusulkan kepada pemerintah untuk menjadikan tanggal 22 Oktober sebagai Hari Santri Nasional.

II. KEBANGSAAN

Bidang Politik

  1. Partai politik harus menjadi pilar untuk menyehatkan demokrasi, bukan justru menjadi benalu yang menghambat proses pematangan dan pendewasaan demokrasi. Keberadaan parpol sebagai benalu demokrasi telah melahirkan gejala antiparpol yang justru mengancam kehidupan demokrasi. Menguatnya gejala anti-partai politik di masyarakat harus dicegah dengan melakukan reideologisasi partai, kaderisasi, dan kemandirian dana partai. Insentif pendanaan dari APBN dimungkinkan dengan syarat adanya tata kelola keuangan parpol yang transparan, akuntabel, partisipatif, adil, efektif, dan efisien.
  2. Penguatan dan pendewasaan demokrasi mengandaikan sistem keparlemenan yang menuntut representasi politik (political representation) dan representasi kedaerahan (regional representation) sama-sama kuat, baik dalam fungsi legislasi, anggaran, maupun pengawasan. UUD 1945 memberikan kewenangan kepada DPD jauh lebih terbatas dibanding DPR, sehingga sistem bikameral tidak berjalan dengan semestinya. Karena itu, NU mendorong kepada MPR melakukan amandemen terbatas untuk memperkuat fungsi dan kewenangan DPD sehingga keberadaannya optimal sebagai penyangga sistem ketatanegaraan yang kuat dan efektif.
  3. Putusan MK yang membatalkan pencegahan politik dinasti dan memberikan ruang kembali bagi mantan narapidana korupsi untuk meraih jabatan publik telah menghambat tegaknya moral dan etika politik. NU meminta kepada pemerintah dan DPR untuk merumuskan kembali norma hukum guna mencegah praktek politik yang tidak ber-akhlakul karimah.

Bidang Hukum

  1.  Tindak pidana korupsi dan pencucian uang adalah kejahatan luar biasa terhadap kemanusiaan yang menimbulkan mudharat dalam jangka panjang. NU harus memperkuat garis perjuangan anti-korupsi untuk melindungi ulama, jamaah dan organisasnya; melindungi hak rakyat dari kezaliaman koruptor; dan mendidik para calon pejabat untuk tidak berdamai dengan korupsi dan pencucian uang.
  2. Sanksi untuk pelaku tindak pidana korupsi dan pencucian uang meliputi sanksi moral, sanksi sosial, pemiskinan, ta’zir, dan hukuman mati sebagai hukuman maksimal. Pemberlakuan hukuman mati sebagai hukuman maksimal mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  3. Penyelenggara negara, terutama aparat penegak hukum, yang terlibat tindak pidana korupsi harus diperberat hukumannya.
  4. Negara harus melindungi dan memperkuat semua pihak yang melaksanakan jihad melawan korupsi.NU menolak praktek kriminalisasi terhadap seluruh pegiat anti-korupsi oleh aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum harus dapat menegakkan keadilan dan tidak berlaku sewenang-wenang.
  5. Penegak hukum yang melakukan penanganan terhadap kasus hukum, termasuk kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang, harus melakukannya secara tepat dan cepat, berkeadilan dan mempunyai kepastian hukum.
  6. Alim ulama serta seluruh pemuka agama dan tokoh masyarakat wajib menjadi teladan dan penjaga moral melalui pendekatan nilai-nilai dan perilaku anti-korupsi.
  7. NU juga prihatin terhadap keajahatan narkoba yang mengancam kelangsungan masa depan bangsa dan generasi mudanya. NU mendukung hukuman seberat-beratnya, termasuk hukuman mati, kepada para Bandar dan pengedar narkoba.

Bidang Ekonomi

  1. Merekomendasikan kepada penyelenggara negara untuk menghidupkan kembali GBHN sebagai kompas pembangunan yang berumur panjang, sehingga haluan pembangunan tidak berubah setiap kali ganti pemerintahan. GBHN disahkan oleh Tap MPR, yang kedudukan hukumnya, menurut UU No. 12 Tahun 2011, di bawah konstitusi dan di atas undang-undang.
  2. Merekomendasikan kepada PBNU untuk menyusun platform ekonomi keumatan sesuai dengan khittah konstitusi dan khittah NU sebagai organisasi dîniyyah ijtimâ’iyyah. Platfom ini harus menggambarkan pandangan dan sikap NU terhadap pembangunan nasional, haluan pembangunan nasional, dan rencana kerja NU dalam menggerakan kegiatan ekonomi umat dan organisasi.
  3. Merekomendasikan kepada penyelenggara negara untuk mengarusutamakan kooperasi dalam pembangunan nasional sebagai soko guru perekonomian.
  4. NU mendesak pemerintah untuk mengambil langkah-langkah antisipatif terhadap dampak pemberlakuan MEA pada 2015 terkait persaingan lapangan kerja, daya saing produk-produk lokal, dan keseimbangan ekspor-impor. NU mendesak pemerintah untuk melindungi sektor ekonomi kecil, tenaga kerja, dan sektor okupasi strategis dari serbuan tenaga kerja asing.
  5. NU mendesak kepada pemerintah untuk segera manjalankan kebijakan strategis sebagai berikut:
  6. a. Memprioritaskan pemerataan pendapatan. Ketimpangan yang semakin tajam dalam 10 tahun terakhir harus dikurangi secara cepat dan bertahap. Pemerintah harus mengambil kebijakan yang tepat untuk mengembalikan gini rasio 0,41 (data 2013 dan 2014) menjadi 0,32 sebagaimana pada 2004. Pemerataan ini juga mencakup antarsektor dan antarwilayah.
  7. b. Mempercepat pendalaman sektor ekonomi. Ekonomi jangan dibiarkan mengandalkan bahan baku yang nilai tambahnya amat kecil. Sumbangan sektor industri terhadap PDB melorot dari semula 28% (2004) menjadi 23,5% (2014) akibat terjadinya fenomena deindustrialisasi. Pemerintah harus melakukan langkah-langkah strategis untuk membangkitkan kegiatan industri dalam negeri karena sektor ini menjadi tumpuan penyerapan tenaga kerja yang cukup besar, di samping sektor pertanian dan perdagangan.
  8. c. Melakukan pengurangan impor dan meningkatkan ekspor untuk mengatasi defisit neraca perdagangan. Pemerintah harus melakukan pengurangan impor dengan membangun industri yang berbahan baku domestik. Pada 2004 neraca perdagangan surplus US$ 25,06 miliar, tapi pada 2014 defisit US$ 1,8 miliar. Pertama kali defisit perdagangan terjadi pada 2012.
  9. d. Menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Pertumbuhan ekonomi selama ini tidak memproduksi banyak lapangan kerja akibat pertumbuhan yang rendah di sektor pertanian dan industri. Pada 2008 tiap 1% pertumbuhan ekonomi membuka lapangan kerja 181 ribu, kemudian 436 ribu (2008), tapi pada 2013 tinggal 164 ribu. Oleh karena itu pemerintah harus memperbaiki kebijakan pertumbuhan yang lebih terfokus kepada sektor pertanian dan industri dalam negeri yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.
  10. e. Memperbaiki kebijakan investasi menjadi lebih berkualitas dan efisien. Efisiensi investasi/ekonomi selama ini makin buruk yang ditunjukkan oleh kenaikan ICOR (incremental capital output ratio) dari 4,17 (2005) menjadi 4,5 (2013). Sumber dari inefisiensi ini bisa bermacam-macam, namun jika dilihat dari publikasi beberapa lembaga internasional faktor inefisiensi birokrasi, korupsi, dan keterbatasan infrastruktur bisa disebut sebagai pemicu utama. Sehingga pemerintah harus mempercepat pembangunan infrastruktur dan logistik secara efisien.
  11. f. Meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan. Akibat terjadinya kebocoran, rasio penerimaan pajak terhadap PDB (tax ratio) tak mengalami perbaikan, bahkan cenderung turun. Pada 2004 tax ratio masih 12,2 persen, namun pada 2014 menjadi hanya 11 pajak yaitu lebih rendah dari rata-rata tax ratio negara miskin. Oleh karena itu pemerintah harus berani menetapkan kebijakan rasio pajak setiap tahun rata-rata 14 persen dari PDB, dan meningkatkan penerimaan Negara bukan pajak dari sektor SDA sebesar rata-rata 25 persen melalui pencegahan kebocoran dan korupsi.
  12. g. Meningkatkan kesejahteraan petani melalui peningkatan produksi pertanian (swasembada). Selama ini nilai tukar petani (NTP) terus menurun dari 102,88 (2004) menjadi 101,96 (2013). Secara umum nyaris tidak ada perbaikan NTP selama 10 tahun terakhir. Bahkan upah riil sempat mengalami pertumbuhan negatif (pertumbuhan pendapatan dikurangi inflasi). Sehingga pemerintah harus memfasilitasi akses lahan pertanian bagi warga, memberikan subsidi pertanian dan menjamin stabilisasi harga jual produksi pertanian.
  13. h. Memprioritaskan pembangunan kemandirian ekonomi desa dari pinggiran dan perbatasan. Pemerintah harus memfokuskan kebijakan kemandirian ekonomi khususnya pangan, energi, dan keuangan, sehingga dapat berkontribusi terhadap upaya penguatan rumah tangga miskin dan menjadi sumber kekuatan ekonomi domestik.
  14. i. Mempercepat dan memperbesar skala ekonomi berbasis sektor kelautan (ekonomi maritim) berbasis partisipasi masyarakat. Langkah ini akan menjadi penambah daya dorong pembangunan dalam jangka panjang.
  15. j. Melakukan reformasi agraria dan membatasi pelepasan lahan pertanian untuk kegiatan industri, pemukiman, dan pertambangan.
  16. 6. NU merekomendasikan kepada PBNU untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:
  17. a. Menetapkan peta jalan (roadmap) pengembangan ekonomi berbasis data. Pengurus Besar NU seyogyanya menetapkan tim khusus untuk merumuskan roadmap yang komprehensif dari level desa sampai pusat. Hasil rumusan tersebut kemudian ditetapkan menjadi keputusan mengikat dalam Rakernas dan didiseminasikan di seluruh cabang.
  18. b. Melaksanakan program pemberdayaan ekonomi warga nahdliyin berbasis pesantren. Berdasarkan pemetaan pengurus pusat Rabithah Ma’ahid Indonesia, terdapat 25.214 pesantren yang beraviliasi dengan NU yang tersebar sebagian besar di wilayah pedesaan (tepi hutan) dan pesisir. Sehingga Pengurus Besar, Pengurus Wilayah dan Pengurus Cabang NU dapat mendorong revitalisasi fungsi pesantren sebagai economic resources center atau pusat sumberdaya ekonomi nahdliyin. Peran utamanya antara lain: (i) menjadi pusat belajar pertanian, kelautan, dan perniagaan; (ii) menjadi lembaga keuangan alternatif; dan (iii) memfasilitasi pengembangan jaringan lintas pihak.
  19. c. membangun sinergi dan kerjasama dengan pemerintah, pemerintah daerah dan pemerintah desa dalam pengembangan pusat sumberdaya ekonomi nahdliyin. Pengurus Besar, Pengurus Wilayah dan Pengurus Cabang NU harus menjalin kerjasama formal dengan pemerintah dan pemerintah daerah melalui nota kesepahaman bersama tentang sinergi program kerja bidang ekonomi selama satu periode di masing-masing tingkatan.
  20. d. Membantu warga Nahdliyin melakukan sertifikasi aset, termasuk tanah, sehingga berdaya guna untuk menggerakkan permodalan.

4. Bidang Sosial

Masalah Pendidikan

  1. Pendidikan berkualitas adalah hak dasar setiap warganegara, karena itu negara wajib menyediakan sarana dan prasarana pendidikan bermutu yang bisa diakses oleh semua lapisan masyarakt, tidak hanya dinikmati oleh segelintir orang yang memiliki kemampuan finansial.
  2. Kesenjangan akses dan sarana pendidikan antara kota-desa, Jawa-Luar Jawa dan pendidikan umum, pendidikan agama harus segera dikoreksi melalui kebijakan afirmatif.
  3. Negara harus tetap istiqomah menjadikan pendidikan sebagai kegiatan nirlaba dan mencegah praktek pendidikan yang murni berorientasi bisnis, dengan berbagai peraturan dan kebijakan.
  4. NU mendorong negara untuk melibatkan secara optimal kelompok-kelompok keagamaan dan kebudayaan dalam pengembangan pendidikan karakter sebagai tolak ukur utama standar pendidikan nasional dalam rangka peningkatan daya saing dan penguatan jati diri keagamaan dan kebangsaan.
  5. NU mendorong pemerintah untuk meningkatkan pelayanan dan dukungan terhadap lembaga pendidikan pesantren. Affirmative action ini sangat penting karena pesantren merupakan lembaga pendidikan ideal yang sangat strategis bagi pendidikan bangsa dimasa depan.
  6. NU mendorong pemerintah untuk menyediakan layanan pendidikan dasar bagi anak-anak warga Negara Indonesia yang menjadi pekerja migran diluar negeri, yang dari waktu kewaktu terus meningkat.

Masalah Demografi dan Kependudukan

  1. Menghadapi peluang bonus demografi, negara harus menjalankan kebijakan pembangunan yang lebih berpihak kepada rakyat kecil; kebijakan ekonomi dan ketenagakerjaan yang memperkuat ekonomi agraria; dan kebijakan kependudukan yang mendukung pelayanan pendidikan, kesehatan, dan keluarga berencana, terutama pada masyarakat desa.
  2. NU secara organisatoris harus menyiapkan warga NU untuk menghadapi dan memanfaatkan peluang bonus demografi untuk kemaslahatan umat.
  3. NU secara organisatoris memberikan mandat kepada banom dan lembaga NU yang terkait untuk secara sistematis dan terfokus mengelola program-program terkait peluang bonus demografi.
  4. NU perlu menyiapkan program-program untuk mengelola dampak arus migrasi Nahdliyin dari desa dan kota.
  5. Dalam hal pendidikan dan kesehatan, NU perlu menyusun langkah strategis untuk meningkatkan kualitas warga NU, agar dapat mencetak angkatan kerja yang sehat, terdidik, dan terampil serta memiliki daya saing.
  6. Dalam hal kesejahteraan keluarga, NU perlu menyusun program komprehensif untuk mencetak keluarga maslahah. Karakter keluarga, penguatan ekonomi keluarga, perencanaan keluarga, dan kesehatan reproduksi menjadi prioritas program. Begitu juga perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan di dalam rumah tangga (KDRT) dan pemiskinan terhadap perempuan harus dicegah dengan kebijakan penegakan hukum, keterbukaan dan solidaritas sosial, dan mempermudah akses pelayanan kepada perempuan untuk melaporkan tindak KDRT.
  7. Banyaknya kekerasan terhadap anak baik yang dilakukan di dalam keluarga, di lingkungan lembaga pendidikan, maupun di lingkungan sosial lainnya menuntut komitmen pemerintah dalam bentuk regulasi dan kebijakan perlindungan anak serta memperberat sanksi dan hukuman kepada pelaku kekerasan terhadap anak sehingga menimbulkan efek jera. NU menuntut pemerintah untuk lebih efektif dalam menegakkan peraturan di bidang perlindungan anak.
  8. Untuk mengantisipasi ledakan jumlah penduduk pada saat terjadinya puncak bonus demografi, negara harus mengendalikan angka fertilitas melalui kebijakan program-program keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.
  9. Negara harus memperkuat kebijakan perlindungan terhadap TKI, mengingat pada 2014 saja terdapat lebih dari 1 juta TKI yang mengalami berbagai bentuk pelanggaran HAM seperti penyiksaan, gaji tidak dibayar, dan perkosaan.
  10. Negara harus membuat kebijakan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja informal yang jumlahnya sangat besar.

Masalah Rekonsiliasi

  1. Mendorong berbagai upaya rekonsiliasi yang berlangsung secara sosial, kultural dan keagamaan di tengah-tengah masyarakat. Rekonsiliasi berbasis masyarakat ini menjadi tulang punggung rekonsiliasi yang sejati dan berjangka panjang.
  2. Mengapresiasi komitmen pemerintah untuk menempuh jalan penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu melalui jalan yang paling mungkin danm slahat bagi Indonesia. Ikhtiar untuk keluar dari beban masa lalu ini harus senantiasa mempertimbangkan kepentingan bangsa secara keseluruhan.

III. INTERNASIONAL
• Masalah Palestina
a. Internal NU
1. Mendesak agar pengurus PBNU yang akan datang membentuk tim secara khusus untuk menangani masalah-masalah internasional, khususnya masalah Palestina, agar keterlibatan NU dalam masalah tersebut lebih berkesinambungan.
2. Mendesak agar pengurus PBNU yag akan datang secara intensif memberikan dukungan kongkret berupa diplomasi, mempererat hubungan people to people dan dukungan dana bagi perjuangan Palestina, dengan tetap berpegang teguh pada pendekatan dialog dan damai.
b. Kepada Pemerintah Indonesia:
1. Mendesak pemerintah Indonesia agar secara sistematis melakukan langkah kongkrit untuk mendukung kemerdekaan Palestina, baik melalui diplomasi antar negara, memperkuat hubungan people to people maupun keterlibatan dalam pasukan keamanan internasional.
2. Jika Israel tetap melakukan pendudukan terhadap Palestina maka hendaknya pemerintah Indonesia mengambil langkah tegas, jika perlu tidak lagi berhubungan dengan negara Israel.
c. Kepada masyarakat di palestina
Menghimbau agar kelompok-kelompok masyarakat di Palestina, khususnya kelompok-kelompok Muslim, untuk bersatu bersama-sama memperjuangkan kemerdekaan negara Palestina dan pembebasan rakyat Palestina dari penjajahan.
d. Kepada lembaga-lembaga internasional
1. PBNU mendukung kemerdekaan Palestina. Dukungan bagi kemerdekaan rakyat dan negara Palestina tidak bisa ditangguhkan. Oleh karena itu, PBNU mendesak agar PBB segera memberikan dan mengesahkan keanggota negara Palestina menjadi anggota resmi PBB dan memberikan hak yang setara dengan rakyat dan negara yang merdeka manapun. PBNU juga mengimbau bagi bangsa dan negara yang cinta kepada perdamaian, tanpa penindasan dan diskriminasi, untuk mendukung bagi diakuinya negara Pelestina sebagai anggota PBB yang sah dan resmi untuk memperoleh hak yang setara dengan bangsa-bangsa merdeka yang lain.
2. NU mendesak PBB untuk memberikan sanksi, baik politik maupun ekonomi, kepada Israel jika tidak bersedia mengakhiri pendudukan terhadap tanah Palestina.
3. Menyerukan agar negara-negara di Timur Tengah khususnya yang mayoritas Islam untuk bersatu mendukung kemerdekaan Palestina.
4. Mendesak agar OKI (Organisasi Kerjasama Islam) untuk secara intensif mengorganisir anggotanya untuk mendukung kemerdekaan palestina.

•Masalah Rohingnya
a. Internal NU
1. Mendesak agar pengurus PBNU memperhatikan secara intensif nasib yang menimpa Rohingya baik di negara asalnya Myanmar maupun di negara-negara lain sebagai pengungsi.
2. PBNU perlu membentuk tim khusus untuk memantau dan menangani masalah Rohingya.

b. Kepada pemerintah Indonesia
NU mendesak Pemerintah Indonesia menjadi inisiator dalam menghentikan penindasan dan pengusiran terhadap Rohingya. NU juga mendesak negara-negara besar di dunia dan PBB untuk segera mengambil peran melindungi Rohingya dan mendesak pemerintah Myanmar untuk menghentikan diskriminasi, penindasan dan pengusiran terhadap Rohingya.
c. Kepada Lembaga-lembaga Internasional
Jika pemerintah Myanmar tidak juga menghentikan diskriminasi, penindasan dan pengusiran serta tetap menolak memberikan status warganegara kepada Rohingya maka NU mendesak agar AS dan PBB memberikan sangsi ekonomi dan politik kepada pemerintah Myanmar dengan segera.
d. Kepada Pemerintah Myanmar
NU mendesak kepada Pemerintah Myanmar memulihkan hak warga Rohignya yang terusir untuk kembali sebagai warga negara yang setara.

•Masalah ISIS (Islamic State of Iraq and Syria)
a. Internal PBNU
1. Mendesak pengurus PBNU yang akan datang untuk mengefektifkan pencegahan pengaruh ideologi kekerasan dan radikalisme baik melalui agama maupun yang lain seperti ISIS.
2. PBNU perlu menyusun kurikulum pendidikan baik formal maupun non-formal yang secara sistematis mencegah masuknya ideologi kekerasan dan radikalisme.
b. Pemerintah Indonesia
NU melihat ISIS dan ideologi ekstrem transnasional lainnya sebagai ancaman serius terhadap perdamaian dunia dan eksistensi NKRI. Karena itu, NU mendesak pemerintah untuk bertindak tegas dan mencegah penyebaran ideologi dan gerakan ISIS dan sejenisnya di Indonesia.
c. Pihak-pihak Internasional
1. NU mendesak masyarakat Islam internasional untuk menolak klaim Islam dari ideologi dan gerakan ISIS. NU melihat ISIS sama sekali tidak mencerminkan gerakan dan pemahaman Islam yang benar dan merusak karakter Islam sebagai agama rahmatan lil alamin. Keberadaan ISIS justru melahirkan spiral islamophobia.
2. NU mendesak masyarakat internasional untuk memerangi ISIS dan mencegah transnasionalisasi ideologi kekerasan di seluruh dunia.