Cerita Perkawinan Anak-anak Eks Tapol

Cerita sebelumnya tentang Endang, seorang perempuan anak eks PKI dari Pengasih, Kulonprogo, Yogyakarta, yang perkawinannya goyah. Goyahnya perkawinan Endang bukan bersebab karena ia anak seorang eks PKI (Partai Komunis Indonesia), tetapi karena suaminya yang selingkuh. Sampai ia berfikir, bahwa godaan perkawinannya bukan karena ia anak PKI tetapi karena karakter suaminya yang memang playboy.

Dalam falsafah Jawa ada istilah bibit dalam memilih jodoh. Seorang yang mencari jodoh, demikian falsafah Jawa, seyogyanya tidak hanya melihat secara fisik, tetapi juga asal-usul dan atau silsilah keluarga. Inilah yang disebut bibit.

Selama ini, berkait dengan bibit, para eks Tapol dan anak-anaknya sering dianggap mempunyai silsilah yang “cacat”, dan  pada masa lalu –semoga tidak lagi pada saat ini– menjadi penghambat bagi mereka untuk menikah. Namun ternyata, bibit yang dianggap cacat ini pun ternyata  tidak selalu berarti cacat. Ini soal  kepribadian seseorang.

Kita lihat cerita seorang lainnya,  Eka Septi Wulandari, yang juga seorang anak eks Tapol dari Galur, Kulonprogo. Septi memiliki kehidupan keluarga yang harmonis. Suaminya tak pernah menyoal masa lalunya, termasuk masa lalu orang tua Septi.

Saat menikah,  calon suami dan keluarga mertuanya sudah tahu latar-belakang Septi yang anak eks Tapol. Tapi mereka tidak menyoal itu,  kecuali nenek Agung yang keberatan karena  berpandangan bahwa PKI itu kejam. Perkawinan tetap berlangsung.

Saat ini Septi sudah jadi bu Dukuh di Nomporejo, Galur, Kulonprogo. Bukti bahwa bibit yang dianggap cacat ternyata bisa menjadi seorang yang punya “bebet” dan “bobot” yang tidak dimiliki  oleh sebagian orang yang dianggap punya bibit “unggul”.

Cerita tentang perkawinan lainnya dialami oleh Panut Budi Harjono (68 tahun), mantan ketua cabang Pemuda Rakyat. Ia  ditangkap, disika dan ditahan selama delapan tahun di Wirogunan Yogyakarta. Saat ditangkap ia dihakimi massa karena aktivitasnya itu.

Perkawinaan anak sulungnya yang laki-laki terancam gagal karena ia seorang eks Pemuda Rakyat, yang dikenal sebagai eks PKI.

Ia bercerita. “Ketika anak sulung saya mau menikah, saya langsung mendatangi orang tuanya. Saya tanya mereka, maunya terus apa bubar. Kalau terus ya dinikahkan, kalau bubar ya langsung bubar.”

Saat itulah orangtua pihak perempun menyerahkan sepenuhnya perkawinan anak mereka kepada Panut yang kini eksis sebagai pengusaha roti di Sedayu. “Keduanya akhirnya menikah secara Kristen, dan tinggal di Jakarta.  Sampai sekarang baik-baik saja kok,” tuturnya.

Tiga cerita tersebut mengajarkan kepada kita bahwa  memilih calon pendamping hidup berdasarkan “bibit, bebet, bobot” itu seyogyanya menempakan bobot (kualits diri yang berkaitan dengan keilmuan dan kepribadian) jadi prioritas pertama, bukan bibit (keturunan) dan bebet (kedudukan).

Karena bibit bukan sesuatu yang bisa kita usahakan dan perjuangkan, tetapi sesuatu yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Sebab kita tidak bisa memilih  kapan, dimana dan dari rahim siapa kita dilahirkan, bukan?

Disarikan  dari Ruas edisi Juni 2008

Godaan perkawinannya bukan karena ia anak PKI tetapi suaminya yang playboy

Ketika seseorang mendapatkan pendamping yang secara fisik lebih baik dari dirinya, orang akan bergurau dengan mengatakan: untuk memperbaiki keturunan. Dalam falsafah jawa, keturunan tidak hanya dilihat secara fisik, tetapi juga asal-usul atau sisilah keluarga. Inilah yang disebut bibit.

Berkaitan dengan bibit, para eks Tap[ol dan anak-anaknya sering dianggap mempunyai sislsilah yang “cacat”, dan itu acapkali menjadi penghambat bagi mereka untuk menikah. Contohnya, Tri Endang Batari, anak eks Tapol dari Pengasih, Kulon Progo, Yogyakarta.

Begini ceritanya.

Endang begitu ia disapa, menikah usia 18 tahun pada 30 Juni 1973. Meski pun tahu ia anak eks Tapol, tapi calon suaminya tidak peduli. Berbeda dengan keluarga calon suami yang sempat mempermasalahkan latar-belakang keluarga Endang.

Tak itu saja, KUA (Kantor Urusan Agama) tempat ia menikah waktu itu juga meyoal. Siapa yang jadi wali nikah karena ayah Endang “dihilangkan” dalam peristiwa tragedi 1965. Hingga kini, kuburannya pun tak tentu rimbanya. Setelah sempat dicek ke Kodim Kulonprogo, akhirnya Endang bisa menilah dengan cara wali hakim.

Sayang, setelah hidup berumah tangga cukup lama, keluarga itu tak bisa melewati siklus alamiah sebuah ikatan. Konflik rumah tangga mulai terjadi. Suaminya sering mengungkit-ungkit latar-belakangnya Endang. Ia tidak terlalu sakit hati karena itu memang fakta.

Yang membuat perempuan ini terpukul adalah ketika suaminya berselingkuh dengan perempuan yang ia kenal sampai punya anak. Endang berfikir, godaan perkawinannya bukan karena ia anak PKI tetapi karena karakter suaminya yang memang playboy.

Yang membuat perempuan ini terpukul adalah ketika suaminya berselingkuh dengan perempuan yang ia kenal sampai punya anak. Endang berfikir, godaan perkawinannya bukan karena ia anak PKI tetapi karena karakter suaminya yang memang playboy.

Baca cerita kelanjutannya: Cerita Perkawinan Anak-anak eks PKI.

Sumber: Bullettin Ruas, edisi Juni 2008

Merajut Akar-akar Kebangsaan

Oleh: Abdurrahman Wahid

Judul di atas memberikan pengertian bahwa kebangsaan kita bukanlah sesuatu yang bersifat bulat dan tetap. Kita lihat  umpamanya, bahwa pada abad ke-6 Masehi kerajaan Sriwijaya di Sumatra Selatan telah didatangi oleh Fahien, yang menyebarkan agama Budha di daerah Sriwijaya. Ketika kemudian Sriwijaya mengirimkan orang-orang Budha ke pulau Jawa pada abad ke-8 maka mereka mendarat di pelabukan Pekalongan dan meneruskan perjalanan ke Selatan melalui Keras, Kajen dan sebagainya. Mereka mendaki gunung Dieng, dan menempati kerajaan Kalingga yang beragama Hindu. Kerajaan Kalingga ini dibiarkan saja mengikuti agama Hindu, di kawasan yang sekarang bernama kabupaten Wonosobo. Orang-orang Budha itu melanjutkan perjalanan melalui kabupaten Magelang, dan mendirikan Candi Borobudur yang beragama Budha. Sebagian dari orang-orang Sriwijaya itu melanjutkan perjalanan ke daerah Yogyakarta. Di sana mereka mendirikan kerajaan Kalingga, tapi beragama Budha.

Pada abad ke-9 Masehi, di derah Prambanan mereka mendirikan Candi Rara Jongrang, terkenal dengan sebutan Candi Prambanan. Candi tersebut sudah menjadi tempat beribadat cara Budha. Pada abad ke-10 Masehi, orang-orang Budha di daerah Prambanan itu kemudian berpindah 500 kilometer jauhnya, yaitu ke daerah Kediri. Kerajaan yang mereka dirikan itu memiliki rakyat yang beragama Hindu-Budha. Rajanya yang sangat terkenal adalah Prabu Airlangga dari derah Kediri/Daha itu. Dua abad kemudian mereka berpindah ke Singosari di Malang. Raja mereka yang terkenal adalah Ken Aok. Singosari bertahan hingga abad ke-13, terakhir dipimpin oleh Prabu Kertanegara.

Pada abad ke-13, menantunya yang beragama Islam (santri)  bernama Raden Wijaya, mendirikan kerajaan Majapahit di sebelah utara, yaitu di pinggiran sungai Brantas. Mereka didukung oleh angkatan laut Tiongkok, yang sudah beragama Islam. Namun tidak dapat dicegah adanya pertempuran antara kaum santri dan kaum Hindu-Budha (yang sering juga disebut kaum Bhairawa). Ketika kaum Hindu-Budha itu memerangi mereka, banyak orang santri yang mati terbunuh atau luka-luka  berat di Troloyo, sekitar 2 kilometer sebelah selatan Trowulan pusat Kerajaan Majapahit. Prabu Brawijaya V dari Majapahit, disamping memiliki permaisuri yang beragama Hindu-Budha, juga memiliki istri selir berasal dari Kampuchia. Istri selir itu beragama Islam dan mempunyai  anak darinya dua orang. Yang besar bermama Tan Eng Koat, adiknya adalah Tan  A  Lok. Tan A  Lok ini kawin dengan Tan Kim Han, duta besar Tiongkok untuk Majapahit. Tan Eng Hoat, dalam pertempuran  di Troloyo itu gugur, bersama-sama  banyak pejuang lain. Kakak iparnya, yaitu Tan Eng Hoat kemudian dibawa lari ke daerah Demak, dimana ia menjadi  Sultan pertama dan memakai nama Raden Patah. Dari kesultanan Demak inilah akan  lahir seorang pemimpin yang kemudian bergelar Sultan Agung Hanyakra Kusuma. Ia menjadi raja pertama dinasti Mataram di Yogyakarta.

Pada tahun 1919 tiga orang bersaudara sepupu membuat acara tetap yang berupaya menyelaraskan ajaran Islam dan semangat kebangsaan. Mereka adalah Haji Oemar Said Tjokroaminoro, KH. M. Hasjim As’yari dari Pesantren Tebu Ireng kabupaten Jombang, yang sekitar 100 klilometer jauhnya dari kota Surabaya. Mereka dilengkapi dengan KH. A Wahab Chasulllah dari Pondok Pesanten Tambak Beras, dari kabupaten yang sama. H.O.S  Tjokroaminoto memiliki menantu bernama Soekarno yang kemudian hari lebih terkenal dengan sebutan Bung Karno. Tiga orang sepupu itu, dalam diskusi-diskusi itu membawakan ajaran-ajaran agama Islam. Sedangkan Soekarto membawakan semangat kebangsaaan. Diskusi tiap hari Kamis itu berlanjut hingga tahun 1926, saat Nahdlatul Ulama berdiri secara tidak terasa, para kiai yang tergabung dalam NU terbiasa dengan dialog antar ajaran Islam dan semangat kebangsaan. Dengan demikian, dapat dipastikan bahwa pembahasan-pembahasan itu pada akhirnya membuat NU senantiasa berpegang pada ajaran-ajaran agama Islam, tidak pernah melupakan semangat kebangsaan. Karena itu, tidak heran jika Muktamar NU ke-9 di Banjarmasin (tahun 1935) kemudian memutuskan orang-orang santri tidak wajib mendirikan negara Islam.

Diskusi tiap hari Kamis itu berlanjut hingga tahun 1926, saat Nahdlatul Ulama berdiri secara tidak terasa, para kiai yang tergabung dalam NU terbiasa dengan dialog antar ajaran Islam dan semangat kebangsaan. Dengan demikian, dapat dipastikan bahwa pembahasan-pembahasan itu pada akhirnya membuat NU senantiasa berpegang pada ajaran-ajaran agama Islam, tidak pernah melupakan semangat kebangsaan. Karena itu, tidak heran jika Muktamar NU ke-9 di Banjarmasin (tahun 1935) kemudian memutuskan orang-orang santri tidak wajib mendirikan negara Islam.

Dari apa yang diuraikan di atas, jelaskah bahwa faktor kawasan menjadi sangat penting  dalam sejarah bangsa kita. Tidak ada kesatuan ideologis, melainkan begitu banyak pandangan-pandangan dan keyakinan-keyakinan berkembang sehingga tidak pernah dicoba untuk menjadikannya panutan tunggal. Selain itu, kita melihat, bahwa antar ajaran Islam dan semangat kebangsan tidak perlu dipertentangkan  melainkan justru hidup berdampingan secara damai. Semoga untuk selanjutnya, semangat yang demikian itu dapat dikembangkan lebih jauh.***

Raka Swasta, Seniman Bali yang Dipenjara di Tahun 1965

Seniman adalah manusia bebas. Tapi di era Soekarno mereka harus memilih tempat untuk mengekpresikan karyanya. Ada yang ikut LEKRA  (Lembaga Kebudayaan Rakyat), ada yang ikut LKN (Lembaga Kebudayaan Nasional) dan ada pula yang masuk Lesbumi (Lembaga Seni Budaya Muslim Indonesia).

Celakanya, begitu negeri ini dilanda prahara politik tahun 1965, banyak seniman anggota dan simpatisan Lekra ditangkap dan dipenjara karena ditudub PKI. Padahal karya-karya mereka begitu bermakna bagi tumbuh suburnya jiwa nasionalisme. Satu diantaranya adalah Raka Suwasta, seniman lukis Bali yang dipenjara karena menjadi anggota Lekra.

Berikut ini penuturannya.

“Saya masuk Lekra karena ingin mengembangkan diri bersama para senior yang sudah punya nama seperti Jendra, Affandi, Sudjoyono dan beberapa lagi lainnya. Saya juga tidak peduli apakah Lekra itu bagian dari PKI sebab cita-cita total berkesenian,” ujarnya memulai cerita.

Dengan semangat ingin berkembang Raka melukis berbagai penderitaan rakyat dan tuntutan rakyat. Itulah yang coba diungkap lewat karya-karyanya tanpa sedikit pun memiliki rasa permusuhan dengan seniman lain yang tergabung dalam LKB dan Lesbumi.

“Waktu itu kita kumpul sama-sama. Bahkan bikin teater modern dan drama gong bareng. Saya bertugas di bagian dekorasi. Dari sana saya banyak belajar mengenai sastra dan cara main drama,” kata Raka yang sejak tamat SMA (1960) mulai belajar melukis, bikin patung dari tanah liat.

Ketika peristiwa 1965 Raka Swasta ada di Denpasar. Saat tidur lelap masa datang mengobrak-abrik. Sepeda motor miliknya dibakar. Tiga bulan kemudian (Desember) Raka ditangkap dan dipenjara di Trangiya.

“Tadinya saya khawatir dibunuh karena merasa tidak punya musuh. Tiap malam ada saja tapol yang diambil tentara dan diserahkan massa untuk dihajar sampai berdarah-darah. Setelah itu baru dikembalikan ke dalam sel,” ujar Raka di rumahnya Studio 2 Bajar Abian Semal yang teletak  di Ubud.

Tahun 1958 Raka dibebaskan. Ia bekerja sebagai penggambar poster di sebuah bioskop. Karena Film mulai tidak laku ia pindah kerja jadi penggambar ramalah plutu (togel) setelah di tahun 1969 menikah dengan perempuan anggota PNI yang bapaknya penggemar sabung ayam.

Sampai sekarang saya tidak ngerti mengapa seniman seperti saya dan juga teman-teman lain ditangkap dan dipenjara. Padahal, saya hanya ingin mengembangkan bakat seni yang saya miliki demi kokohnya kebudayaan nasional yang kita miliki. Tapi sudahlah. Nasi sudah jadi bubur. Tak perlu disesali karena kita memang harus berdamai dengan diri sendiri lebih dulu sebelum berdamai dengan orang lain,” tutur Raka mengakhiri kisah hidupnya. (Roro}

Jangan ada lagi korban di masa mendatang

“Daripada menyesali kegelapan, mulailah menyalakan lentera.” Demikian sebuah kata bijak.Semangat “menyalakan lentera” inilah yang memacu perjalanan upaya “rekonsiliasi akar rumput” berkaitan dengan dampak tragedi kemanusiaan 1965.

Tahun 2001 Syarikat Indonesia memulai program (rekonsiliasi) ini dengan bekal “peta” yang masih buram. Pertanyaan muncul, mungkinkah melakukan program ini di tengah balutan semangat impunitas dan melupakan kejahatan HAM masa lalu? Juga keengganan sebagian masyarakat untuk melihat kembali pengalaman pahit bangsa? Termasuk “trauma” yang masih menggelayut di dalam psikologi para korban sendiri?

Apa yang datang dari hati, akan masuk di dalam hati. Gayung bersambut. Program rekonsiliasi akar rumput mendapat sambutan luar biasa. Tidak hanya dari para korban yang merasa mendapatkan “teman”, tetapi dari masyarakat pada umumnya. Nurani ternyata masih hidup di tengah kita.

Beberapa kali pertemuan yang melibatkan korban dan masyarakat non korban di berbagai daerah berjalan dengan lancar. Pengungkapan dan kesaksian para korban menghenyak nurani. Kesadaran mulai muncul, bahwa propaganda hitam selama Orde Baru ternyata hanyalah isapan jempol penguasa.

Kesadaran itulah yang membuat propaganda anti-komunis menjadi tumpul. Yang muncul adalah tuntutan keadilan bagi korban yang selama 45 tahun lebih terbaikan hak-haknya. Di berbagi daerah kemudain muncul organisasi-organisasi korban. Niat awalnya adalah mencari keadilan yag masih jauh. Tidak yang lain.

 

Bagaimana mencari keadilan di negeri ini? Pintu keadilan mana yang akan diketuk? Memang, sejak Reformasi, beberapa perangkat hukum berkaitan dengan HAM telah lahir. Sejumlah produk politik seperti TAP MPR No XVII/1998, kemudian amandemen UU 1945 yang secara eksplisit memasukan pasal-pasal cukup mendasar mengenai hak-hak asasi manusia. UU No. 29/1999 tentang Hak Asasi Manusia dan UU No. 26/2000 tentang Pengadilan HAM juga UU No 27/2005 tentang KKR.

Seharusnya, dengan produk politik dan perundang-undangan itu, komitmen untuk melindungi dan menjunjung tinggi hak asasi manusia akan berjalan mulus. Belum lagi ratifikasi atas sejumlah konvenan dan konvensi PBB (tentang hak sipil dan politik, hak ekonomi, sosial dan budaya, pengahapusan diskriminasi terhadap perempuan, konvensi tentang anti penyiksaan dan penghukuman yang merendahkan martabat, dll).

Namun, perangkat hukum baik nasional maupun internasional itu belum cukup untuk menberikan berkah keadilan bagi korban tragedi 1965. Komnas HAM sebagai lembaga yang berwenang memulai proses pengadilan bagi pelanggaran HAM masa lalu, tampak tak banyak berbuat, karena masih tak kebal oleh tangan-tangan politik.

Beberapa kasus seperti Pulau Buru tak terdengar lagi rimbanya. Atau, kasus yang berhasil diangkat di Pengadilan HAM Ad Hok seperti kasus Tanjung Priok, berahir dengan bebasnya, pelaku umumnya. Impunitas membayangi sejumlah perkara pengadilan HAM.

Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) yang menjadi alternatif Pengadilan HAM, telah dibentuk pada akhir 2004. Tetapi kemudian dianulir oleh Mahkamah Konstitusi pada awal tahun 2007. Padahal nama-nama calon komisioner sudah ada d tangan Presiden untuk dipilih dan disahkan. Lalu, masihkan ada harapan dari korban?

Pada 6 Februari 2007, sekitar 60 ibu-ibu korban targedi 1965 dari berbagai daerah, didampingi Syarikat Indonesi mencoba menembus kebekuan itu. Beliau-beliau yang sudah sepuh mengetuk pintu DPR di senayan Jakarta dengan tujuan menemui wakil-wakil rakyat di Komisi III.

Mereka ditemui oleh pimpinan dan anggota Komisi III DPR. Ibu-ibu mengajukan masalah yang diderita dan dialaminya di hadapan wakil-wakil rakyat. Hasilnya pengaduan akan ditindaklanjuti dan akan dibahas dalam agenda persidangan Komisi III. Disamping mengaduk ke DPR, ibu-ibu korban juga mengadu ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Komisi Nasional anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan). Kita menunggu hasilnya.

Keadilan adalah hak para korban pelanggaran HAM erat di masa lalu. Namun, penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia belum terwujud di negeri ini. Masih terbengkalainya sejumlah kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu, adalah satu bentuk kecerobohan pemerintah untuk melindungi warga negaranya. Tragedi kemanusiaan 1965 adalah salah satu kasus yang hingga saat ni masih menemui jalan buntu di pintu pengadilan.

Kisah pencarian keadilan sepanjang jalan…. Tetapi doa ibu-ibu saat berpelukan di pintu keluar DPR ketika akan pulang ke daerah masing-masing mencerminkan kukuhnya tekat mencari keadilan itu. Seorang anggota DPR berpedsan untuk mengangkat kasus ini dalam forum internasional. Mungkin saja. Tapi, para relawan pendamping Syarikat Indonesia pernah menggagas perlunya “gerakan sosial” untu meraih keadilan bagi korban. Artinya, semua elemen masyarkat perlu angkat bicara soal pelanggaran HAM di masa lalu itu, agar keadilan bisa dinikmati oleh semua warga negara.

Alasannya sederhana,

… jika tidak ada keadilan bagi korban di masa lalu, suatu saat pelanggaran HAM akan terjadi pada siapa saja. Kemarin terjadi pada berjuta-juta orang yang dituduh melakukan makar. Siapa bisa menjamin, hari esok pelanggaran HAM akan terjadi pada orang/kelompok yang “hari ini”dianggap “baik-baik saja”.

Toh, kekuasan bagaikan “zombie” yang hanya kenal “ancaman” dan “lawan”. Ancaman dan lawan itu bisa didefinisikan secara sepihak saja. Hari ni jadi kawan, tak mustkhil besok jadi lawan, bukan? Tapi yang perlu dicatat adalah “jangan lagi ada korban di masa datang” (IA)

 

Note: Tulisas ini dimuat di bulletin Ruas edisi XXIV, tahun 2007. Kini, sepuluh tahun setelahnya, 2017, apa yang menjadi harapan dari para penyintas 1965 sebagaimana dimaksud dalam tulisan ini semakin kabur. Sementara satu-persatu dari mereka telah dipanggil Tuhan yang masa kuasa.

Siapa Sesungguhnya Dibalik Peristiwa Madiun 1948?”

Oleh: A.S. Burhan

Peristiwa Madiun terjadi tujuh belas tahun sebelum Peristiwa 1965. Walau ada jarak waktu yang cukujp panjang, namun kedua peristiwa itu dalam ingatan kolektif  sebagian besar komponen bangsa kita seringkali penghadiranya sebagai urutan “kronologis” yang pendek. Keduanya seolah berurutan  atau bahkan berhubungan secara “kausalitas”.

Kausalitas di sini tragisnya bukan hanya peristiwa terdahulu — yang masih kelam karena menyangkut ribuan korban– menjadi dasar keabsahan dan sikap permakluman meletusnya tidak kekerasan dan penghilangan jiwa ratusan ribu pada peristiwa berikutnya, tetapi “hubungan kasusalitas” tersebut juga memunculkan suatu mindset yang masa bodoh atas kejadian-kejadian kekerasan yang sama untuk tidak berulang,

Anthonoy Reid lewat bukunya Revolusi Nasional (1966) tidaklah terlambat untuk mengingatkan bahwa peristiwa Madiun 1948 penting bukan hanya dari segi jumlah korban yang cukup besar pada kedua pihak, tetapi karena warisan kebencian yang ditinggalkan antar kelompok kanan dan kiri. Tentulah bagi penerbit, pembacaan ulang terhadap Peristiwa Madiun jelas sekali jauh dari keinginan memberlangsungkan warisan kebencian itu.

Adalah sebalikya, bagaimana warisan kebencian peristiwa tersebut dan juga peristiwa-peristiwa lain yang kompleks menyangkut pertikaian yang berlumur darah dan mengandung pelanggaran HAM dari berbagai komponen bangsa yang terjadi di masa lalu dapat mulai dikikis dan harus diakhiri. Dan kita berhadap di masa-masa depan  kejadian tragis semacam itu dalam konteks kebangsaan tidak terulang kembali.

Sikap demikian bukan berarti dari sisi kami merekomendasikan “tutup buku” atas kajian terhadap peristiwa-peristiwa tersebut, justru sebaliknya kami berkepentingan untuk memberi tempat segala pengakuan dan pembukaan dokumen atas semacam Peristiwa Madiun ini seluas mungkin. Baik itu berupa tulisan individu-individu yang terlibat maupun penelusuran historiografi berbagai pihak yang dapat diandalkan.

Buku Larissa M. Efinova, Dari Moskow ke Madiun? Stalin-PKI dan Hubungan Diplomatik Uni Soviet-Indonesia, 1947-1953,  adalah salah satu upaya penelusuran seputar fakta keterlibatan Moskow atas Peristiwa Madiun 1948 dan isi gagasan “jalan baru Inonesia”nya Muso yang “dibawa serta” dengan kembalinya ia ke tenah air. Temuan Efinova ini kiranya dapat menambah fakta-fakta baru untuk mendudukakan proporsi sebenarnya dari peristiwa Madiun, dan sekalian memberi titik terang serta lebih berimbang pada  jawaban pertanyaan “siapa sesungguhnya di balik gerakan Muso tahun 1948 di Madiun?”

Professor Larissa M. Efinova lewat buku ini juga menyuguhkan penelusuran seputar awal hubungan Indonesia dengan Uni Soviet dan dalam rentang  waktu 1947-1953 secara detail dan penuh nuansa.

Dipaparkan misalnya mengenai dinamika awal hubungan kedua negara ini yang kadang penuh kontradiksi tapi juga unik. Kisah lain yang menarik tentang hubungan diplomatik kedua negara ini– dari sumber pembukaan dokumen yang ada, adalah berkait dengan proses perjalanan Uni Soviet berperan penting menjadi sponsor Indonesia untuk masuk menjadi anggota PBB pada September1950, yang pada masa itu memberikan signifikansi politik cukup besar bagi Republik yang tengah lemah di bawah dominasi Belanda.

Akhirnya  penelitian Efimova yang terangkum dalam buku ini diharapkan dapat menjadi momen menengok kembali dengan penglihatan yang lebih empati dan jujur atas berbagi peristiwa kelam yang terjadi pada kita, dan dinamika hubungan diplomatik dua negara yang sejak awal terjadi.

Kami berharap masih ada buku kelanjutan untuk penelitian  pada dokuman-dokuemn (yang sudah dideklasifikasi ) dengan kurun waktu yang lebih kemudian. Sebutlah kurun waktu antar 1953-1965 misalnya. Jika ini dapat dilakukan tentunya akan sangat berarti, karena kita dapat tambahan data yang sangat berguna dan dapat membandingkannya kembali.

Semuanya tentu dengan prasarat kesiapan kita sebagai bangsa untuk “hidup dalam sejarahnya” dan menerima sejarahnya sendiri betapa pun kelamnya demi membangun karakter  kita di masa sekarang dan masa depan.***

 

Judul: Dari Moskow ke Madiun? Stalin-PKI dan Hubungan Diplomatik Uni Soviet-Indonesia, 1947-1953
Penulis: Larissa M. Efinova
Penerbi: Syarikat Indonesia
Tahun April, 2010
Penerjemah: Budiawan