Jangan ada lagi korban di masa mendatang

“Daripada menyesali kegelapan, mulailah menyalakan lentera.” Demikian sebuah kata bijak.Semangat “menyalakan lentera” inilah yang memacu perjalanan upaya “rekonsiliasi akar rumput” berkaitan dengan dampak tragedi kemanusiaan 1965.

Tahun 2001 Syarikat Indonesia memulai program (rekonsiliasi) ini dengan bekal “peta” yang masih buram. Pertanyaan muncul, mungkinkah melakukan program ini di tengah balutan semangat impunitas dan melupakan kejahatan HAM masa lalu? Juga keengganan sebagian masyarakat untuk melihat kembali pengalaman pahit bangsa? Termasuk “trauma” yang masih menggelayut di dalam psikologi para korban sendiri?

Apa yang datang dari hati, akan masuk di dalam hati. Gayung bersambut. Program rekonsiliasi akar rumput mendapat sambutan luar biasa. Tidak hanya dari para korban yang merasa mendapatkan “teman”, tetapi dari masyarakat pada umumnya. Nurani ternyata masih hidup di tengah kita.

Beberapa kali pertemuan yang melibatkan korban dan masyarakat non korban di berbagai daerah berjalan dengan lancar. Pengungkapan dan kesaksian para korban menghenyak nurani. Kesadaran mulai muncul, bahwa propaganda hitam selama Orde Baru ternyata hanyalah isapan jempol penguasa.

Kesadaran itulah yang membuat propaganda anti-komunis menjadi tumpul. Yang muncul adalah tuntutan keadilan bagi korban yang selama 45 tahun lebih terbaikan hak-haknya. Di berbagi daerah kemudain muncul organisasi-organisasi korban. Niat awalnya adalah mencari keadilan yag masih jauh. Tidak yang lain.

 

Bagaimana mencari keadilan di negeri ini? Pintu keadilan mana yang akan diketuk? Memang, sejak Reformasi, beberapa perangkat hukum berkaitan dengan HAM telah lahir. Sejumlah produk politik seperti TAP MPR No XVII/1998, kemudian amandemen UU 1945 yang secara eksplisit memasukan pasal-pasal cukup mendasar mengenai hak-hak asasi manusia. UU No. 29/1999 tentang Hak Asasi Manusia dan UU No. 26/2000 tentang Pengadilan HAM juga UU No 27/2005 tentang KKR.

Seharusnya, dengan produk politik dan perundang-undangan itu, komitmen untuk melindungi dan menjunjung tinggi hak asasi manusia akan berjalan mulus. Belum lagi ratifikasi atas sejumlah konvenan dan konvensi PBB (tentang hak sipil dan politik, hak ekonomi, sosial dan budaya, pengahapusan diskriminasi terhadap perempuan, konvensi tentang anti penyiksaan dan penghukuman yang merendahkan martabat, dll).

Namun, perangkat hukum baik nasional maupun internasional itu belum cukup untuk menberikan berkah keadilan bagi korban tragedi 1965. Komnas HAM sebagai lembaga yang berwenang memulai proses pengadilan bagi pelanggaran HAM masa lalu, tampak tak banyak berbuat, karena masih tak kebal oleh tangan-tangan politik.

Beberapa kasus seperti Pulau Buru tak terdengar lagi rimbanya. Atau, kasus yang berhasil diangkat di Pengadilan HAM Ad Hok seperti kasus Tanjung Priok, berahir dengan bebasnya, pelaku umumnya. Impunitas membayangi sejumlah perkara pengadilan HAM.

Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) yang menjadi alternatif Pengadilan HAM, telah dibentuk pada akhir 2004. Tetapi kemudian dianulir oleh Mahkamah Konstitusi pada awal tahun 2007. Padahal nama-nama calon komisioner sudah ada d tangan Presiden untuk dipilih dan disahkan. Lalu, masihkan ada harapan dari korban?

Pada 6 Februari 2007, sekitar 60 ibu-ibu korban targedi 1965 dari berbagai daerah, didampingi Syarikat Indonesi mencoba menembus kebekuan itu. Beliau-beliau yang sudah sepuh mengetuk pintu DPR di senayan Jakarta dengan tujuan menemui wakil-wakil rakyat di Komisi III.

Mereka ditemui oleh pimpinan dan anggota Komisi III DPR. Ibu-ibu mengajukan masalah yang diderita dan dialaminya di hadapan wakil-wakil rakyat. Hasilnya pengaduan akan ditindaklanjuti dan akan dibahas dalam agenda persidangan Komisi III. Disamping mengaduk ke DPR, ibu-ibu korban juga mengadu ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Komisi Nasional anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan). Kita menunggu hasilnya.

Keadilan adalah hak para korban pelanggaran HAM erat di masa lalu. Namun, penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia belum terwujud di negeri ini. Masih terbengkalainya sejumlah kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu, adalah satu bentuk kecerobohan pemerintah untuk melindungi warga negaranya. Tragedi kemanusiaan 1965 adalah salah satu kasus yang hingga saat ni masih menemui jalan buntu di pintu pengadilan.

Kisah pencarian keadilan sepanjang jalan…. Tetapi doa ibu-ibu saat berpelukan di pintu keluar DPR ketika akan pulang ke daerah masing-masing mencerminkan kukuhnya tekat mencari keadilan itu. Seorang anggota DPR berpedsan untuk mengangkat kasus ini dalam forum internasional. Mungkin saja. Tapi, para relawan pendamping Syarikat Indonesia pernah menggagas perlunya “gerakan sosial” untu meraih keadilan bagi korban. Artinya, semua elemen masyarkat perlu angkat bicara soal pelanggaran HAM di masa lalu itu, agar keadilan bisa dinikmati oleh semua warga negara.

Alasannya sederhana,

… jika tidak ada keadilan bagi korban di masa lalu, suatu saat pelanggaran HAM akan terjadi pada siapa saja. Kemarin terjadi pada berjuta-juta orang yang dituduh melakukan makar. Siapa bisa menjamin, hari esok pelanggaran HAM akan terjadi pada orang/kelompok yang “hari ini”dianggap “baik-baik saja”.

Toh, kekuasan bagaikan “zombie” yang hanya kenal “ancaman” dan “lawan”. Ancaman dan lawan itu bisa didefinisikan secara sepihak saja. Hari ni jadi kawan, tak mustkhil besok jadi lawan, bukan? Tapi yang perlu dicatat adalah “jangan lagi ada korban di masa datang” (IA)

 

Note: Tulisas ini dimuat di bulletin Ruas edisi XXIV, tahun 2007. Kini, sepuluh tahun setelahnya, 2017, apa yang menjadi harapan dari para penyintas 1965 sebagaimana dimaksud dalam tulisan ini semakin kabur. Sementara satu-persatu dari mereka telah dipanggil Tuhan yang masa kuasa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>